Purwokerto, 30 Mei 2026 – Komunitas
Kajian dan Penulisan menggelar diskusi bertajuk Fenomena “No Viral No Justice”:
Kritik terhadap Penegakan Hukum di Era Digital dengan menghadirkan kajian
mengenai hubungan antara media sosial dan sistem penegakan hukum di Indonesia.
Kajian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perkembangan teknologi digital
memengaruhi respons aparat penegak hukum, serta dampaknya terhadap prinsip
keadilan dan negara hukum di Indonesia.
Dalam pembahasan tersebut
dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konsep negara hukum mengandung makna bahwa seluruh proses penyelenggaraan negara,
termasuk penegakan hukum, harus berjalan berdasarkan aturan hukum dan
menjunjung tinggi prinsip keadilan. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 juga menegaskan adanya persamaan kedudukan setiap warga negara di depan
hukum (equality before the law). Oleh karena itu, setiap masyarakat seharusnya
memperoleh perlindungan dan keadilan tanpa dipengaruhi oleh popularitas maupun
perhatian publik terhadap suatu kasus.
Namun, perkembangan media sosial di
era digital memunculkan fenomena baru yang dikenal dengan istilah “No Viral No
Justice”. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika suatu
kasus hukum, laporan masyarakat, atau dugaan ketidakadilan baru memperoleh
perhatian serius setelah menjadi viral di media sosial. Dalam praktiknya, tidak
sedikit kasus yang sebelumnya berjalan lambat atau bahkan diabaikan, kemudian
mendapatkan percepatan penanganan setelah memperoleh sorotan publik melalui
platform digital seperti TikTok, Instagram, X, Facebook, maupun YouTube.
Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang bukan hanya
sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen kontrol sosial
terhadap aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.
Perkembangan teknologi informasi
telah mengubah pola hubungan antara masyarakat dan sistem hukum. Pada masa
sebelum era digital, masyarakat umumnya hanya dapat mengandalkan mekanisme
formal melalui laporan kepada institusi negara. Proses penanganan perkara
berjalan tertutup dan minim pengawasan publik. Namun sejak berkembangnya media
sosial pada periode 2010-an, masyarakat memperoleh ruang yang lebih luas untuk
menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
dan penegakan hukum. Memasuki era digital saat ini, sebuah peristiwa dapat
tersebar dalam hitungan menit dan memicu perhatian nasional. Kondisi tersebut
menyebabkan institusi negara menjadi lebih responsif terhadap tekanan opini
publik yang berkembang di media sosial.
Fenomena “No Viral No Justice”
muncul akibat berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari aspek struktural,
birokrasi penegakan hukum yang panjang dan lambat sering kali menyebabkan
masyarakat merasa tidak memperoleh kepastian hukum secara cepat. Selain itu,
dari aspek institusional, masih terdapat persoalan mengenai transparansi dan
pengawasan internal dalam beberapa lembaga penegak hukum. Sementara itu, dari
aspek sosial, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme
formal mendorong publik menggunakan media sosial sebagai alternatif untuk
mencari perhatian dan keadilan. Kemajuan teknologi digital juga mempercepat
penyebaran informasi sehingga viralitas menjadi alat tekanan sosial yang
dianggap efektif untuk mendorong respons aparat.
Dalam perspektif hukum, fenomena
ini berkaitan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur
bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan secara cepat, adil, transparan, dan
tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia juga menegaskan bahwa kepolisian memiliki tugas untuk
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara
profesional dan objektif. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan terhadap keterbukaan
informasi sebagai bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
negara.
Fenomena “No Viral No Justice”
menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum. Hukum yang
seharusnya bekerja berdasarkan prinsip rule of law dalam praktik tertentu
justru terlihat lebih responsif terhadap tekanan publik digital. Kondisi tersebut
memunculkan kesan bahwa perhatian aparat penegak hukum tidak selalu didasarkan
pada urgensi dan substansi perkara, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat
viralitas suatu kasus. Akibatnya, masyarakat dapat beranggapan bahwa laporan
biasa tidak cukup untuk memperoleh keadilan sehingga diperlukan perhatian
publik terlebih dahulu agar suatu kasus diproses secara serius.
Selain menunjukkan krisis
kepercayaan terhadap institusi hukum, fenomena ini juga menimbulkan ketimpangan
akses terhadap keadilan. Kasus yang viral cenderung memperoleh perhatian lebih
cepat dibandingkan kasus lain yang memiliki tingkat urgensi yang sama tetapi
tidak mendapatkan sorotan media sosial. Kondisi tersebut berpotensi mengancam
prinsip equality before the law karena keadilan menjadi dipengaruhi oleh
popularitas suatu perkara. Di samping itu, ketergantungan terhadap media sosial
juga dapat memunculkan fenomena trial by social media, yaitu penghakiman oleh
publik sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Dalam situasi
tersebut, opini publik sering kali berkembang lebih cepat daripada proses
pembuktian hukum sehingga dapat mengganggu asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence).
Meskipun demikian, fenomena ini
juga memiliki dampak positif dalam konteks demokrasi dan pengawasan publik.
Media sosial mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya
pemerintahan dan penegakan hukum. Banyak kasus yang sebelumnya tertutup atau
lambat ditangani akhirnya dapat memperoleh perhatian setelah menjadi viral.
Dalam beberapa kondisi, viralitas bahkan membantu kelompok masyarakat yang
lemah atau tidak memiliki kekuatan politik maupun ekonomi untuk mendapatkan
akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, media sosial dapat dipandang sebagai
bentuk kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga
negara.
Namun demikian, penggunaan media
sosial sebagai alat mencari keadilan tetap harus diimbangi dengan penguatan
sistem hukum formal. Reformasi birokrasi penegakan hukum menjadi langkah
penting untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan profesionalitas pelayanan
hukum kepada masyarakat. Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan dan
pengawasan perkara juga perlu dikembangkan agar masyarakat dapat memantau
perkembangan laporannya secara terbuka dan real time. Penguatan lembaga
pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional
(Kompolnas), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menjadi
penting untuk menjaga akuntabilitas aparat penegak hukum.
Di samping reformasi institusi,
peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat juga diperlukan agar
penggunaan media sosial tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Masyarakat
perlu memahami bahwa media sosial dapat menjadi sarana kontrol sosial, tetapi
tidak boleh menggantikan proses hukum yang sah. Aparat penegak hukum juga
dituntut untuk lebih responsif terhadap setiap laporan masyarakat tanpa harus
menunggu tekanan publik atau viralitas suatu kasus.
Melalui kajian ini dapat dipahami
bahwa fenomena “No Viral No Justice” merupakan refleksi adanya
ketidakseimbangan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Ketergantungan
terhadap viralitas menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan kesenjangan
antara harapan dan kenyataan dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu,
diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, media, dan
masyarakat untuk membangun sistem hukum yang lebih transparan, profesional, dan
terpercaya.
Kesimpulan yang dapat diambil dari
kajian ini adalah bahwa media sosial telah menjadi instrumen kontrol sosial
yang memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum di era digital. Meskipun
fenomena “No Viral No Justice” dapat membantu mempercepat respons aparat dan
membuka akses keadilan bagi masyarakat, ketergantungan terhadap viralitas juga
menimbulkan berbagai persoalan seperti ketimpangan keadilan, krisis kepercayaan
terhadap institusi hukum, serta risiko penghakiman publik sebelum proses hukum
selesai. Dalam negara hukum, keadilan seharusnya diberikan berdasarkan prinsip
persamaan di depan hukum dan due process of law, bukan berdasarkan seberapa
viral suatu kasus di media sosial. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum yang
responsif, transparan, dan profesional menjadi hal yang sangat penting agar
keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa harus bergantung pada
tekanan publik digital.
Daftar Pustaka
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Materi Kajian Fenomena “No Viral No
Justice”: Kajian Kritis Perspektif Hukum dan Sosial.
0 Komentar